Laporan Pansus Satu DPRD Donggala, Terdapat Catatan Perbaikan Terhadap Ranperda Pemkab Donggala 2022

Dongala, Ran-Ci - Panitia Khusus Kabupaten Dongal (PANSAS) 1 DPRD, Pemerintah Kabupaten Dongal Sulawesi Tengah (PEMCAB) membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranparda) 2022.

Menurut pantauan media ini, dalam sidang paripurna kelima Proses Ketiga Tahun 2022, Ketua Pansus DNRD Dongala yang diwakili sekretarisnya Burhanuddin mengatakan, Pansus Satu sudah mulai bekerja sejak keputusan pleno diambil. . 2 September 2022 pertemuan Lima peraturan daerah.

Namun, dari lima Ranperda yang diajukan Pemkab Dongal, panitia seleksi mampu menyelesaikan tiga Ranperda. “Sedangkan Uwe Lino dari PDAM ada tiga bencana, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah,” kata sekretaris pansus, sebelum rapat paripurna yang berlangsung di aula rapat. . Kantor DPRD Dongal pada 23 September 2022 baru-baru ini.

Sekretaris Pansus On menjelaskan, bagi Ranperda yang terkait dengan PDAM seperti Uwe Lino, pengembangan peraturan perusahaan daerah akan berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Terbentuknya otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan permukiman, penyediaan air bersih sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.

“Perusahaan air minum publik di daerah, Pansus uwe lino, Kabupaten Dongal, masuk dalam daftar pembahasan perda yang menemukan perbaikan,” katanya.

Sedangkan dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Ranperda mengatakan bahwa keberadaan proyek peraturan daerah ini memiliki masukan, posisi dan kontribusi yang strategis, dan merupakan implementasi dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) n. Di 12 wilayah tahun 2019. Manajemen keuangan

Bersamaan dengan itu, harus melampirkan peraturan daerah yang relevan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, mampu mengatur masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sebagai dasar hukum pembentukan keuangan daerah di Kerajaan Dongalla dan untuk memberikan hukum untuk membuat. keamanan dalam struktur regional. . Bagian Keuangan di bawah wilayah hukum Kabupaten Donggala.

“Saat pembahasan kesepakatan daerah untuk pengelolaan keuangan daerah Pansus Satu, ada catatan perbaikan pada daftar kesalahan tersebut,” jelasnya.

Meskipun Ranperda bertanggung jawab atas pengelolaan aset provinsi, yaitu peraturan tentang pengelolaan aset provinsi, dianggap perlu untuk memiliki peraturan provinsi atau peraturan provinsi yang diatur secara umum, berdasarkan undang-undang saat ini untuk memastikan penggunaan dan penggunaan yang tepat mencegah . dan efektif Hindari penggunaan produk.

Inilah sebabnya mengapa Pemerintah Kabupaten Dongal sangat mementingkan pengembangan peraturan daerah ini. “Saat perda kepengurusan produk Pansus One dibahas, ada catatan perbaikan yang disertakan atau dilampirkan pada daftar kesalahan,” pungkasnya.

“Secara umum untuk ketiga Perda tersebut, pemberitahuan perbaikannya menitikberatkan pada upaya penguatan teknis pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas daerah, sehingga diharapkan ketiga Perda ini dapat lebih dirumuskan dan dilaksanakan. ketentuan undang-undang,” demikian pernyataan Panitia Khusus Satu DPRD Kabupaten Donggala.

Pansus mengatakan dua front terkait penyelenggaraan pendidikan daerah perlu waktu untuk menyepakati peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis holistik (integral) terhadap upaya penyederhanaan peraturan daerah dengan kemungkinan inovasi daerah. Dapat dimengerti dan menantang bagi guru dari semua tingkat pendidikan.

Pada saat yang sama, proyek regulasi kearsipan membutuhkan pembenaran dan contoh spesifik di bidang lain tentang pengelolaan arsip yang benar; Apalagi rancangan peraturan kearsipan ini tidak mengikat secara khusus dalam pasal undang-undang, tetapi merupakan persyaratan lengkap daerah. Ia menjelaskan hal ini untuk memastikan pengelolaan yang baik, khususnya dalam pengelolaan arsip arsip daerah.

Untuk itu, Komisi Khusus menyampaikan dalam rapat paripurna dengan permintaan untuk memperpanjang hari kerjanya menjadi 23 hari kerja dan hasil kerjanya pada tanggal 20 setiap bulan tentang dua peraturan provinsi tentang penyelenggaraan pendidikan daerah dan pengelolaan pendidikan daerah. arsip. Pada Oktober 2022 lalu Pansus melakukan penelitian banding dan konsultasi di profil kementerian dan departemen yang berwenang, katanya.

Diketahui, Pemprov Donggal telah mengajukan lima rancangan peraturan daerah, antara lain Formasi Viceroyalty Donggal, Perusahaan Daerah Air Minum Uni Eropa Lino, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Keuangan Daerah dan pembentukan konservasi. (Shamsir)